Politik Indonesia, Ambisi Suram Sebelum 2024

Kalender Pemilu. RUMAHPEMILU

Setelah 2019, kita melewati tahun-tahun yang sulit. Kita barangkali ingat Harun Masiku. Ia masih berkeliaran. Dea Onlyfans lebih menarik perhatian penyidik dan aparat penegak hukum. Penyiram air keras ke wajah Novel Baswedan yang tiba-tiba ditemukan dan dihukum layaknya pencuri popok bayi, korupsi bansos, pelemahan KPK, UU ITE, UU cipta kerja yang keseluruhannya menjurus pada implikasi sederhana: negeri ini sedang dalam masa-masa suram.

Pada lain hal, ingatan kita terkenang pada penimbunan minyak goreng dan seketika beredar melimpah ruah dengan harga yang mencekik. Disusul BBM naik, dan lain-lain yang barangkali akan ikut mencekik juga. Namun sepertinya, kalimat tentang Big data 110 juta warganet meminta supaya pemilu 2024 ditunda lebih renyah dan riuh. Tak sedikit menuding itu titipan oligarki. BuzzeRp seketika bekerja lebih keras mengkampanyekannya di media sosial hingga pemasangan spanduk di beberapa titik kota di Indonesia, termasuk di Mandalika. 

Tak lama, hingar-bingar itu tergantikan lagi, meski dalam hiruk-pikuk yang sama ‘deklarasi para Kades untuk ‘Jokowi 3 Periode’. Tak salah, jika pejabat negeri ini punya keunikan dalam mengatasi masalah merencanakan masalah untuk mengatasi masalah. Kita dibuat bising dengan politik kampungan semacam itu. Yang menahkodai justru terjebak, mungkin karena akumulasi dari berbagai kepentingan dan kesepakatan yang belum selesai. 

Meski kabarnya dalam rapat terbatas 09 April lalu, Presiden berkomitmen akan tetap melaksanakan pemilu serentak pada 2024 yang akan datang. Mungkin saja, sebab secara khusus Jokowi punya keunikan lain, apa yang dikatakannya selalu lain dari apa yang akan dilakukannya.

Namun begitulah fakta politik hari ini, dan kita ada didalamnya, terjebak pada perihal yang sama dan terus berulang. Mengingat tentang dongeng kisah Sisyphus yang dihukum para Dewa mengangkut batu ke atas gunung yang terjal. Sesampai di puncak, batu itu menggelinding kembali. Ini terus terjadi berulang-ulang dan tak kunjung selesai. Namun, dapat dikata, Sisyphus ‘bahagia.’ Memang ganjil. Peristiwa itu berulang puluhan kali, kekecewaan terus menghantui. Sisyphus tak tahu bahwa ia tak lagi punya harapan, sehingga persetan dengan lutut lecet dan punggung yang berdarah.

Kebahagiaan kita, barangkali adalah kebahagiaan Sisyphus yaitu bisu, berkelakar tanpa suara, sakit tanpa memekik, dan terus terang, hidup ditengah harapan yang masih terus dicari. Dimana ia gerangan? Bisakah kita menemukan itu dalam Indonesia maju dan Indonesia emas? Nyatanya kita masih mereka-rekanya.

Politik Grusa-Grusu

Ada kemiripan antara Soeharto dengan rezim pemerintah periode sekarang ini. Kran demokrasi ditutup untuk memberdayakan ekonomi asing dan perusahaan-perusahaan besar. Rakyat hidup di atas klaim yang dipaksakan, pertumbuhan ekonomi dan kebebasan pendapat terjamin. Namun, itu hanya gimmick. Kekuasaan didesain semenarik mungkin untuk berbohong tentang hal itu, lumrah dan teratur. Berbohong sudah seperti aturan kedinasan, kata Goenawan Mohamad karena diasumsikan bahwa yang penting bukanlah percaya atau tidak, tetapi bahwa ada tugas yang harus dilakukan menurut aturan kepegawaian.

Sepanjang tahun 2020 lalu, ramai perbincangan soal UU Cipta Kerja. Beramai-ramai orang menolak, namun tak sedikit juga yang mendukung, khususnya para pemodal besar. Presiden memilih setelan gaya tubuh yang sama ketika mengajukan UU ini ke DPR demi pertumbuhan ekonomi. Namun, kita harus melek, UU tersebut merupakan susunan kalimat angkuh dengan bab, pasal dan ayat yang siap menerabas dan menepikan berbagai kepentingan yang merugikan investor.

Dengan tak terduga-duga di luar jam kerja normal, UU yang berupa harta karun bagi investor itu disajikan matang dan hangat di atas bumi pertiwi, tempat nelayan, petani, buruh mengadu nasib. Karena oleh sajian UU yang telah siap itu.    Mengutip Zainal Arifin Muchtar, kita mesti rela peran pemerintah daerah kita masing-masing ditepikan dan pusat mengendalikan. Sama halnya dengan hukum dan beberapa aspek hak asasi, termasuk Pasal 96 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) yang jelas menyatakan partisipasi dan aspirasi masyarakat harus ditepikan karena menghalangi investasi. 

Ulil Abshar-Abdalla mengulasnya sedikit lebih lugas. Pada awal November 2020 lalu, ia menulis tentang ‘Berseminya Lagi “Pohon Otoritarianisme”. Ia mengutip editorial The Economist yang menggambarkan kebijakan Jokowi sebagai kembalinya ‘otoritarianisme’ ala Soeharto. Niat baik Jokowi adalah memotong ‘red tape’, birokrasi yang rumit. Namun, kita paham bahwa dalam praksisnya, Jokowi justru melemahkan KPK, menjinakkan Mahkamah Konstitusi, melemahkan independensi Bank Indonesia, menekan suara kritis dengan UU ITE, dan melakukan resentralisasi kekuasaan.

Hal yang sama terjadi pada awal 2022 ini. Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mengalir deras tak terbendung. Asal bahas, asal mengesahkan, kesannya grusa-grusu. Widi Agus Pratikto dalam tulisannya di majalah Tempo, menilai pembahasan RUU Ibu Kota Negara berlangsung super cepat dan minim partisipasi publik. Tak ada perdebatan terbuka yang memungkinkan orang ramai menguji rencana pemerintah tersebut. 

Dasar klaim karena Jakarta terancam ambles dan biaya sekitar Rp 501 triliun dari investor swasta terkesan takabur. Kabar buruknya belum ada yang berminat investasi untuk itu dan pemerintah sendiri pun mengakui akan menggunakan anggaran negara, termasuk dana pemulihan ekonomi nasional yang limbung akibat covid-19 untuk membiayai pemindahan ibu kota.

Gerakan Menolak

Ada yang harus tetap waras untuk melawan. Kurang dari satu bulan terakhir, berbagai mimbar gerakan serentak memprotes kebijakan-kebijakan suram penguasa berlatar partai wong cilik itu. Benar kata Pramoedya bahwa kekuasaan harus dididik dengan perlawanan. Karena penguasa seperti tak punya semacam kurikulum untuk memperbaiki kualitas politik-sosial-ekonomi kenegaraan yang sedang carut marut, maka gerakan merupakan salah satu kompasnya.

Oposisi hampir hilang sebagai cermin pemerintah. Politik seharusnya tak tunggal, karena akan membahayakan. Orde Baru merupakan contoh yang memaksakan depolitisasi, represi yang masif, asas tunggal, eksploitasi, korupsi, dan ruang ekspresi yang ditutup rapat-rapat. Pada akhirnya, kita tahu yang terjadi pada Mei 1998, Soeharto didorong jatuh, bukan oleh kekuatan dan elite luar negeri. Tetapi, kata Max Lane, Soeharto tumbang karena gerakan massa yang masif dan sistematis.

Patutkah kita mengulang peristiwa Mei 1998? Kita sama-sama paham bahwa setiap perubahan sosial yang penting selalu lahir dari gerakan sosial yang konsisten. Sebagaimana perkataan Reza A.A Wattimena, karena menjadi pelajar yang taat dan bertemu Presiden saja tak cukup.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.